Lentera Anak Bali: Perjuangan Panjang Bangun Kepedulian Anak-Anak Bali

Yayasan Lentera Anak Bali, kelahirannya memang baru seumur jagung. Di launching tepat tanggal 26 April 2011; namun semangat dan kiprah kerja para pengurus, mengenai kepedulian dengan anak tidak diragukan lagi oleh publik Bali. Ada 4 orang pengurus yang merupakan mantan Komisioner Perlindungan Anak Daerah Bali periode 2008-2011, yang telah berjuang membangun kepedulian masyarakat Bali akan hak-hak anak selama tiga tahun. LAB aktif melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat luas mengenai UU Perlindungan Anak No.23/2002 dan UU terkait anak lainnya. Selain itu, LAB juga melakukan pendampingan langsung kepada anak korban kekerasan yang perlu mendapat perhatian dan dukungan publik, berhasil mengadvokasi masyarakat luas, aparat hukum, dan pejabat pemerintah Bali maupun nasional yang berhubungan dengan kasus penculikan dan pemerkosaan anak secara berturut-turut di Kota Denpasar (dikenal dengan kasus si Codet), hingga akhirnya pelaku ditemukan dan telah dihukum berat selama 20 tahun penjara. Minimal masyarakat Bali sudah familiar dengan para pengurus LAB Bali, sehingga akan memudahkan perjuangan di LAB ini. Berjejaring dengan kawan media, LSM peduli anak lainnya, aparat hukum, dan instansi pemerintah terkait anak juga sangat dekat, yang diyakinkan sebagai potensi luar biasa bagi gerakan LAB nantinya.

Perjuangan membangun kepedulian pemerintah dan masyarakat mengenai isu anak di Bali, masih merupakan perjuangan yang sangat panjang. Kepedulian Pemprov Bali bahkan sangat kurang karena tidak memperpanjang lagi keberadaan kelembagaan KPAID Bali. Pemerintah merasa cukup dengan adanya peran lembaga pemerintah badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak/ BP3A provinsi yang bekerja sebatas koordinatif. Padahal, kerja-kerja KPAID adalah melakukan pengawasan atas kinerja instansi yang terkait anak, melakukan advokasi ketika hak-hak anak terabaikan. Pemerintah tidak mungkin dapat melakukan advokasi terhadap kinerja mereka sendiri secara jernih. Ketika pemerintah berbicara masalah kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, pemerintah baru bergerak ditingkat pembangunan fisik semata melalui penanganan kerja proyek. Angka kemiskinan bukannya berkurang malah bertambah, anak putus sekolah semakin banyak. Perimbangan keberadaan daerah miskin dan kaya semakin timpang. Persoalan pendidikan yang lebih mendapat perhatian adalah anak-anak yang berprestasi dan cerdas, sedangkan anak-anak yang miskin semakin jauh dari akses untuk memperoleh pendidikan yang layak. Ada banyak anak-anak yang terpaksa menjadi gelandangan dan harus selalu ditangkap oleh trantib/ Satpol PP, bahkan juga ditangkap oleh polisi karena anak-anak tersebut banyak berbuat kriminal seperti melakukan penjambretan secara berkelompok terhadap wisatawan asing.

LAB mewujudkan adanya perlindungan hak anak, khususnya dalam pemenuhan hak-hak anak yang berkeadilan baik dalam bidang pendidikan (bagi anak marjinal/kurang mampu), penguatan sistem hukum, kesehatan dan psikososial anak, penanganan anak bangsa korban seks pariwisata Bali,   demi terjaminnya hak anak di wilayah Provinsi Bali.

Sumber: Laman LAB