Komunitas Konservasi Indonesia Warsi: Upayakan Pemenuhan Kebutuhan Generasi Mendatang

Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI Warsi) merupakan NGO yang dalam kegiatannya menghidupkan kembali azas-azas konservasi masyarakat asli dan mendorong pengembangan model pengelolaan kawasan konservasi di Sumatera khususnya dan di Indonesia umumnya.

KKI Warsi mengupayakan terciptanya pembangunan dan pengembangan azas-azas konservasi berbasis masyarakat yang berkeadilan, berkesetaraan, partisipatif, keterbukaan dan berkelanjutan sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia masa kini tanpa mengancam pemenuhan kebutuhan hidup generasi berikutnya.

Dalam menjalankan visinya, KKI Warsi menanamkan nilai-nilai sebagai berikut:

• Nonpartisan; dalam menjalankan visi dan misi KKI WARSI tidak berafiliasi dengan organisasi yang melakukan pelanggaran HAM, demokrasi, perusakan lingkungan, diskriminasi gender, ras, agama, dan suku serta Partai Politik.
• Independen; Setiap individu yang menjadi komponen KKI WARSI berkewajiban menjaga integritas, memiliki kapasitas dan ruang untuk menjaga kebebasan, konsistensi, memutuskan hal-hal penting sesuai dengan visi dan kepeduliannya.
• Kerelawanan; seseorang atau sekelompok orang yang menyatakan persetujuannya terhadap visi dan misi KKI WARSI dan  bekerja bersama masyarakat tanpa mengharapkan balas jasa dan kepentingan kekuasaan
• Transparansi; Mengakui dan menjunjung tinggi serta berusaha terus-menerus menerapkan kontrol social terhadap semua upaya-upaya yang dilakukan oleh KKI-WARSI
• Akuntabilitas; Memastikan semua sumberdaya yang dikelola untuk mencapai visi dan misi KKI WARSI dapat dipertanggungjawabkan kepada public sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
• Kesetaraan; berusaha membangun hubungan-hubungan dan kerjasama dengan semua fihak atas dasar kesamaan keprihatinan dan kedudukan yang setara, menjaga kemajemukan baik dari sisi gender, agama, kepercayaan, ras, suku dan etnis di segala level organisasi dengan tidak melupakan profesionalitas.
• Non-diskriminatif; memastikan akses dan kontrol terhadap sumberdaya (ekonomi, politik maupun budaya) terbagi secara relatif merata, adil dan tidak terjadi ketimpangan relasi sosial dalam masyarakat tanpa memandang kelas, gender, ras, pandangan politk, agama dan kepercayaan di segala tingkatan.

Sumber: Laman KKI Warsi