IKB FLOBAMORA BALI: Demi Pembangunan Bali Yang Berkualitas

IKB (Ikatan Keluarga Besar) FLOBAMORA BALI adalah paguyuban duka suka, rumah bersama, forum pemersatu warga Bali asal Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bermukim di Propinsi Bali. IKB Flobamora Bali memayungi dua puluh (20) unit duka suka berbasis Kabupaten/Kota di NTT dan satu (1) himpunan pelajar, pemuda dan mahasiswa (HIPPMA). Warga Bali asal NTT tersebar di sembilan (9) Kabupaten/Kota. Sebagian besarnya berdomisili di Kodya Denpasar dan Kabupaten Badung.

Dalam perkiraan kasar, jumlah warga Flobamora Bali berkisar di atas angka 45 ribu hingga 60 ribu jiwa. Untuk memperoleh dan memastikan angka pasti, saat ini Badan Pengurus (BP) Flobamora Bali sedang melakukan pendataan, termasuk mengenai status kependudukan (pemegang KTP Bali/Kartu Tanda Penduduk Musiman/KIPEM atau tanpa keduanya)

Warga Flobamora Bali memiliki profesi yang beragam. Dari Mahasiswa, Pelajar hingga Pengajar. Dari Satpam hingga anggota TNI/Polri. Dari Pencari kerja hingga Pengusaha. Dari Juru parkir hingga Pramuwisata. Dari Wartawan hingga Pengacara. Dari Atlet hingga PNS. Dari Pembantu rumah tangga hingga Dokter. Dari Pelayan Cafe hingga Rohaniawan dan seterusnya. Banyak juga warga Bali bermarga NTT yang lahir, besar dan bekerja di Bali tanpa pernah pergi ke daerah asal leluhurnya.

PERAN SOSIAL FLOBAMORA BALI

Peran positif dan kontribusi penting warga Bali asal NTT telah terjadi sejak era sebelum Kemerdekaan RI dan terus berlanjut hingga saat ini. Sejarah menuliskan bahwa pada masa awal kemerdekaan, NTT, NTB dan Bali masuk dalam wilayah Propinsi Sunda Kecil. Propinsi Sunda Kecil adalah miniatur dari Kebhinekaan Indonesia yang kuat dan dashyat. Dalam miniatur ini terwakili ras Melayu, Melanesia begitu pula Agama-Agama besar di Indonesia.

Kota Singaraja (Kabupaten Buleleng) sebagai sentra Pemerintahan Propinsi Sunda Kecil adalah titik pertemuan strategis dari komunitas plural yang ada bumi persada Nusantara. Salah satu contoh peran positif dan kontribusi penting putra-putri NTT di Propinsi Sunda Kecil di catat sejarah melalui dunia pendidikan.

Setelah generasi pendahulu memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan di Bali, maka datanglah generasi baru putra-putri asal NTT yang belajar dan digodok di berbagai lembaga pendidikan di Pulau Dewata.

Sikap terbuka, ramah dan penuh rasa kekeluargaan dari orang Bali pada umumnya telah memberikan rasa aman dan nyaman bagi para perantau untuk datang ke Bali (termasuk warga Bali asal NTT). Kemajuan ekonomi dan tersedianya peluang kerja menyebabkan banyak perantau yang memilih tetap tinggal dan menjadi warga Bali. Mereka mengisi ruang ruang kosong yang terbuka lebar. Saling melengkapi dan menguatkan. Mereka menjadi bagian dari masyarakat Bali yang telah diberi dan mengambil peran dalam pembangunan Bali.

Sinergi harmonis ini terasa bergeser sejak musibah Bom Bali I dan II. Dikotomi penduduk asli dan pendatang perlahan namun pasti menjadi wacana keseharian. Di satu sisi orang Bali merasa di khianati kepolosan dan keluguannya menerima warga baru yang datang ke Bali, di pihak lain warga yang baru datang merasa tidak sepenuhnya di terima. Ketidak nyamanan ini juga di suburkan oleh kegamangan aparat dan masyarakat dalam mengintepretasikan desentralisasi pemerintahan, pendapatan masyarakat dan daerah. Contoh: administrasi domisili kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua warga negara malahan sering menjadi pemicu “ketegangan” yang tidak perlu.

Tata cara dan biaya mendapatkan KIPEM (Kartu Identitas Penduduk Musiman) tidak seragam dan terkesan lebih berat ke arah lahan pendapatan wilayah tertentu dari pada substansinya yaitu data kependudukan. Ekses yang paling ekstrim adalah sikap arogansi oknum dalam penertiban penduduk karena hal ini tidak sejalan dengan pemahaman Otonomi yang lebih fokus pada pendekatan pelayanan bukan pada pendekatan kekuasaan.

Warga baru atau warga musiman yang semakin banyak berdatangan ke Bali banyak yang kurang berperan atau bersedia mengambil bagian dalam pelbagai kegiatan masyarakat dan pembangunan daerah Bali. Hal ini kemungkinan dikarenakan mereka tidak diberikan peran atau mereka memang acuh dan tidak merasa wajib berperan. Adalah juga merupakan kenyataan bahwa Warga Bali asal NTT turut menjadi bagian dari masalah sosial yang merupakan ekses dari pembangunan. Banyak yang bertindak semaunya dan bahkan menjadi pelaku tindakan kriminal. Tetapi pelaku kriminalitas adalah pelaku kriminalitas bukan representasi dari etnis tertentu yang kemudian di generalisir bahwa mayoritas etnis tertentu adalah pelaku kriminal atau penyuplai warga bermasalah.

KEBERSAMAAN DALAM KEBERAGAMAN

Semboyan Bhineka Tunggal Ika harus menjadi dasar pijakan bersama menuju cita-cita kebangsaan, sebagaimana di amanatkan oleh Konstitusi Negara kita.

Untuk menjembatani hal ini maka, dialog menjadi kata kunci. Dialog harus terus menerus di bangun diantara dan antar para Tokoh Etnis hingga antar warga di lingkungan sosial masing-masing. Gesekan apapun akan selesai jika sejak awal masing-masing pihak mau menahan diri dan mendorong upaya Dialog.

Dalam kondisi sekarang ini keberadaan paguyuban-paguyuban komunitas etnis serta peran tokoh-tokoh warga Bali yang berasal dari beragam etnis perlu mendapat penguatan keberadaannya, baik secara formal oleh Pemerintah (Kesbangpol), penegak hukum (Kepolisian Binamitra), yang pada akhirnya membantu Pemerintah serta Desa-Desa Adat dalam meminimalisir potensi gesekan sosial.

Hendaknya semua kita bersepakat untuk menolak adanya Diktaktor Mayoritas dan Tirani Minoritas. Jika kita semua bersepakat untuk menolak adanya Diktaktor Mayoritas dan Tirani Minoritas maka marilah membangun Bali dengan prinsip bukan dari mana dia berasal tetapi apa yang dia buat bagi Bali. Jika kita bisa mensinergikan semua potensi positif warga Bali tanpa memandang asal usul warga mereka maka Pembangunan Bali yang berkualitas adalah sebuah keniscayaan (f).

Info dan foto disadur dari laman IKB Flobamora Bali.