Apindo Tarakan: Tolak Kenaikan UMK

Fokus pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi jilid XII yang terfokus pada upaya mempermudah daya saing usaha diharapkan mampu diimplemantasikan juga di daerah.

Pihak yang mendukung kebijakan ekonomi ini adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Berau. Asosiasi yang terdiri dari kalangan para pengusaha ini berharap paket kebijakan itu mampu menjadi penyemangat para pelaku ekonomi demi meningkatkan bisnis yang dijalani.

“Paket kebijakan sangat bagus sekali. Karena dengan menciptakan iklim usaha yang baik, turut mendongkrak perekonomian di suatu daerah,” kata Sekretaris Apindo Berau, Rudy Nurul Salim, Rabu (27/4) kemarin.

Ia menerangkan, selama ini, kemudahan pengurusan izin usaha menjadi masalah utama yang kerap dihadapi para pengusaha. Masalahnya yakni proses perizinan yang berbelit dan memakan waktu lama.

Menurutnya, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih dibebankan dengan adanya perizinan, sertifikasi dan proses birokrasi lainnya yang menjadi hambatan berusaha.

Hal ini, membuat efisiensi kerja menjadi terhambat. Padahal, izin usaha adalah modal awal sebelum memulai sebuah bisnis. “Kemudahan perizinan dan tidak berbelit bisa menjadi bentuk insentif kepada pengusaha. Terkadang, sebelum memulai usaha, kami sudah sering diributkan dengan proses izin yang berbelit. Dengan kemudahan, tentu akan membuat kami sebagai pengusaha semakin terbantu,” terangnya.

Rudy-sapaan akrabnya- mengaku kemudahan perizinan usaha dipastikan turut dapat menciptakan lapangan kerja. Terlebih saat ini di Berau, ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi isu penting, akibat banyaknya tenaga kerja yang tak memiliki pekerjaan akibat.

“Semangatnya harus dibangun bersama. Jangan hanya pemerintah pusat yang menggebu-gebu, tapi di daerah loyo. Pemahamannya harus dibangun bersama. Sehingga implementasinya dapat dirasakan,” ucapnya.

Terlebih dengan adanya perdagangan pasar bebas Asia Tenggara dan Tiongkok atau kerap disapa Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Penyederhanaan perizinan, dapat membuat investasi masuk dengan mudah. “Kalau bisa untuk yang kelas UMKM tidak tiga hari lagi, tapi tiga jam sudah bisa,” tegasnya.

Meski demikian, penyederhanaan perizinan justru membuat masuknya investasi yang buruk. Namun, harus dibuat peraturan dan kriteria tertentu. “Apabila bisa diterapkan dengan baik, maka daya saing usaha dan kompetensi akan meningkat pesat. MEA sudah bukan menjadi momok lagi, namun peluang dalam meningkatkan perekonomian,” pungkasnya.

Berita diambil dari sumber.

Foto diambil dari sumber.

Siarkan Beritamu Sekarang!
Redaksi komunita.id menerima tulisan berupa liputan acara komunitas untuk dipublikasikan. Panjang tulisan minimal 2 paragraf. Kirim artikel ke [email protected]. Jika tulisan sudah pernah dimuat di blog atau situs media online lainnya, sertakan pula link tulisan tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *