Apindo keberatan Perpers DNI disahkan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tetap menyatakan keberatan dengan penerbitan revisi aturan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang baru dikeluarkan oleh pemerintah.

Kalangan pengusaha menilai Perpers No 44 tahun 2016 belum mengakomodir beberapa keberatan yang telah disampaikan sebelumnya. Rencananya, kalau memang dalam pelaksanaannya di lapangan menimbulkan kendala, asosiasi segera mengajukan keberatan ke pemerintah.

“Bagaimana lagi ini sudah terlanjur, kita liat lagi efeknya, kalau memang merugikan, kami akan memberikan masukan lagi,” ujar Haryadi Sukamdani, Ketua Umum Apindo, Selasa (31/5).

Haryadi mencontohkan beberapa catatan yang akhirnya justru disahkan oleh pemerintah. Misalnya terkait transportasi darat, dalam aturan baru, asing justru diberi porsi mayoritas. Padahal seharusnya hal tersebut diserahkan kepada pengusaha lokal.

Kemudian juga terkait pengelolaan hotel bintang 1 dan 2. Harusnya asing diberi porsi mayoritas itu untuk hotel bintang 4 dan 5, karena pada hotel bintang 1 dan 2 kebanyakan adalah pengusaha kalangan menengah ke bawah.

Haryadi tak memungkiri dengan tawaran yang menggiurkan dalam kebijakan daftar negatif investasi (DNI) yang baru pasti akan mendorong minat asing untuk berinvestasi di Indonesia. Tetapi baginya hal itu tak bisa langsung diterapkan begitu saja. Menurutnya kalau memang benar-benar ingin dana asing itu masuk, pengaturan DNI saja masih belum cukup. Masuknya asing itu juga akan dipengaruhi oleh bagaimana proses investasi di Indonesia.

“Kalau dari sisi minat pasti ada pengaruhnya, tapi kalau mengikuti proses belum tentu. Kalau ternyata lingkungan justru menghambat ya percuma,” terangnya.

Perpers no 44 tahun 2016 ini resmi diteken Presiden pada 12 Mei lalu. Aturan ini resmi berlaku pada 18 Mei 2016. Perpers tersebut mengatur beberapa sektor yang dibuka seperti perfilman menyangkut produksi, distribusi dan bioskop.

Sumber: Kontan.co.id