WALHI Sulsel dan ASP Menggelar Examinasi Putusan PTUN Kasus Reklamasi CPI

Proyek reklamasi pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) seluas 157,23 Ha telah dimulai sejak tahun 2009 dan efektif berjalan tahun 2013, sepanjang pembangunannya telah banyak mendapat sorotan publik karena proses dan dampaknya yang dianggap merugikan masyarakat dan daerah serta menimbulkan masalah lingkungan, ekonomi dan sosial.

Pada Januari 2016, Aliansi Selamatkan Pesisir Makassar melalui WALHI Sulsel melakukan gugatan legal standing terhadap izin pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada November 2013 dengan nomor: 644/6273/TARKIM. Proses penanganan perkara melalui sidang-sidang di PTUN Makassar telah berjalan efektif terhitung sejak Februari hingga Juli 2016.

Pada tanggal 28 Juli 2016, Pengadilan Tata Usaha Negara melalui hakimnya telah memutuskan tidak menerima gugatan WALHI Sulawesi Selatan karena dianggap cacat formil. Dalam amar putusan ini terjadi perbedaan pendapat diantara majelis hakim (dissenting opinion).

Hakim Anggota I Joko Setiono menerima dan mendukung guagatan WALHI, sedangkan Hakim Anggota II, Fajar Wahyu Jatmiko dan Ketua Majelis tidak menerima. Ketua Majelis Hakim, Teddi Romyadi akhirnya memutuskan bahwa gugatan WALHI telah kadaluwarsa, melewati batas waktu 90 hari masa pengajuan gugatan terhadap objek perkara.

Selain itu majelis hakim juga menyatakan bahwa tidak terjadi kerusakan lingkungan sehingga WALHI tidak dapat mewakili kepentingan publik karena tidak ada pihak yang dirugikan.

Pandangan WALHI Sulsel dan ASP, bahwa kerusakan lingkungan di pesisir Makassar jelas-jelas telah terjadi, nampak dari perubahan bentang alam dan kesaksian nelayan serta masyarakat pesisir dan pulau Lae Lae (saksi fakta).

Informasi lengkap terkait perizinan CPI yang diterima WALHI adalah dari dokumen yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi dalam kurun waktu kurang dari 90 hari, sehingga proses gugatan harusnya bisa diterima oleh PTUN.

Terkait dengan putusan majelis hakim PTUN Makassar terhadap objek perkara Izin Pelaksanaan Reklamasi dan Izin Lokasi Reklamasi, subtansi kerusakan lingkungan serta tenggang waktu dilakukan gugatan.

Maka WALHI Sulawesi Selatan dan Aliansi Selamatkan Pesisir Makassar melaksanakan kegiatan Examinasi Putusan Pengadilan “Bedah Putusan PTUN atas Gugatan WALHI Sulsel Terhadap Objek Perkara Izin Pelaksanaan Reklamasi Centre Point of Indonesia”. Examinasi dilakukan pada hari Kamis, (25/8/2016).

Telah terbentuk Majelis Examinasi yakni masing-masing Mas Achmad Santosa, SH.,LLM, (Praktisi Hukum/Pakar Hukum Lingkungan), DR. Hamzah Baharuddin, SH.,MH (Akademisi/ Pasca Sarjana UMI, serta Herlambang P. Wiratraman, SH.,MH.,PhD (Akademisi/UNAIR Surabaya). Semua majelis sementara merampungkan hasil telaah putusan PTUN Makassar terhadap gugatan WALHI Sulsel terkait pokok perkara Izin Pelaksanaan Reklamasi CPI.

Majelis examinasi juga mendapat masukan dari berbagai kalangan, sidang majelis examinasi juga membahas situasi yang berkembang dalam proses persidangan, subtansi dan amar putusan hakim PTUN.

Di antaranya adalah praktisi hokum seperti Adnan Buyung Azis, SH, Abdul Azis, SH, Zulkifli Hazanuddin, SH. Kalangan CSO, Asram Jaya (Koord FIK Ornop), Abdul Mutthalib, SH (Direktur ACC), Abdul Karim (direktur LAPAR), dan Yusran (Direktur Blue Forest).

Asmar Exwar, Direktur WALHI Sulsel menyatakan Kegiatan examinasi atau bedah putusan PTUN Makassar terhadap gugatan WALHI Sulsel atas pokok perkara Izin Pelaksanaan reklamasi CPI penting dilakukan oleh Aliansi Selamatkan Pesisir.

“Ada beberapa celah yang kita lihat dalam putusan tersebut dan ini yang harus dilihat secara bersama-sama dalam kerangka menguji amar putusan tersebut,” ujarnya.

Kata dia, Majelis examinasi yang telah terbentuk sedang bekerja merampungkan hasil analisis putusan. Hasil examinasi ini nantinya akan menjadi bahan masukan analisis hukum WALHI. Disamping itu, public juga bisa melihat secara lebih jelas putusan PTUN Makassar atas gugatan WALHI Sulsel terkait pokok perkara Izin Pelaksanaan Reklamasi nantinya.

Sumber: Inikata

Siarkan Beritamu Sekarang!
Redaksi komunita.id menerima tulisan berupa liputan acara komunitas untuk dipublikasikan. Panjang tulisan minimal 2 paragraf. Kirim artikel ke [email protected]. Jika tulisan sudah pernah dimuat di blog atau situs media online lainnya, sertakan pula link tulisan tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *