Kiara: Perbesar Alokasi APBN/APBD bagi Nelayan

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim mengatakan negara perlu meningkatkan alokasi anggaran dalam APBN/APBD untuk mendorong pengembangan usaha perikanan skala kecil guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Minggu (20/11), Halim mengatakan berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tren penyaluran kredit usaha penangkapan ikan mengalami peningkatan dari 2011-2015 dengan kredit bermasalah (non-performing loan/NPL)  kurang dari 1,8 persen. Persentase kredit bermasalah tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kredit bermasalah pada usaha maritim yang mencapai 5,37 persen dengan total kredit Rp 97,759 triliun.

Jika melihat perkembangan kredit usaha penangkapan ikan yang terus meningkat dengan risiko gagal bayar yang sangat kecil, seharusnya pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih besar bagi peningkatan usaha penangkapan ikan di dalam APBN/APBD.

Hal itu sejalan dengan kewajiban pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 59-60 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Ia juga meminta pemerintah memberikan fasilitas pendampingan pengelolaan keuangan di bidang perikanan tangkap secara berkala dan peningkatan kapasitas nelayan kecil atau tradisional untuk mengelola sumber daya ikan melalui pendokumentasian pelbagai aktivitas perikanan skala kecil yang dijalankan, seperti jumlah tangkapan ikan dan mengidentifikasi wilayah tangkapan tradisional mereka.

Selain itu, perlu pelatihan secara berkala kepada nelayan kecil atau tradisional untuk memahami kegunaan informasi cuaca dan wilayah tangkapan ikan (fishing ground), dan memberikan kepastian usaha kepada nelayan kecil atau tradisional melalui upaya penyambungan usaha perikanan tangkap dari hulu ke hilir, termasuk hak atas tanah mereka.

Menurutnya, Indonesia bisa belajar pengelolaan perikanan skala kecil dari Prancis yang melibatkan tiga bank nasional, yakni Credit Agricole, Credit Maritime, dan Credit Mutuel yang bertanggung jawab kepada negara untuk memberikan pelayanan kredit usaha maritim dan kelautan serta perikanan yang mudah diakses bagi nelayan skala kecil.

“Prancis menyadari pentingnya peran nelayan skala kecil dalam pemenuhan kebutuhan protein dalam negerinya, sehingga nelayan diberi kemudahan untuk mengorganisasi kepentingan politik dan ekonominya. Salah satunya adalah mendirikan asosiasi atau koperasi,” katanya.

Bank nasional hanya bisa menyalurkan kredit usaha maritim atau kelautan dan perikanan melalui organisasi yang didirikan oleh nelayan untuk memfasilitasi peningkatan usaha yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. Armement Cooperatif Artisanal Vendeen (ACAV) misalnya, memiliki anggota nelayan skala kecil dengan ukuran kapal antara 18-23 meter seharga 700.000 hingga 3 juta euro. Koperasi ini mengajukan kredit pembelian kapal bagi anggotanya kepada tiga bank nasional dengan suka bunga 1,5 persen selama 20 tahun. Kredit yang diperoleh mendapatkan fasilitas pelengkap tanpa biaya tambahan, yakni bank memberikan asuransi perlindungan penuh terhadap kapal yang akan dibeli dan asuransi usaha maritim.

“Dengan skema tersebut, nelayan skala kecil di Prancis mendapatkan kepastian usaha, karena negara dan organisasi yang dibentuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan usaha perikanan,” ujar Halim.

Sumber: Berita Satu

Siarkan Beritamu Sekarang!
Redaksi komunita.id menerima tulisan berupa liputan acara komunitas untuk dipublikasikan. Panjang tulisan minimal 2 paragraf. Kirim artikel ke [email protected]. Jika tulisan sudah pernah dimuat di blog atau situs media online lainnya, sertakan pula link tulisan tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *