Alasan IDI Masih Keberatan dengan Prodi DLP

Dokter Layanan Primer (DLP) adalah sebuah program studi kedokteran baru setara spesialis yang rencananya akan mulai diterapkan pada tahun 2017. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan program DLP hadir untuk meningkatkan kompetensi dokter di fasilitas pelayanan primer.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) disebut hampir rampung merumuskan kurikulumnya. Namun demikian hingga sekarang masih terdapat penolakan yang datang dari profesi itu sendiri.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) masih ragu bahwa DLP adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk masyarakat. Menurut Ketua PB IDI Profesor Dr dr Oetama Marsis, SpOG, jumlah dokter umum yang ada di Indonesia sudah cukup banyak dengan kompetensi memadai.

Oleh sebab itu pengadaan program studi DLP menurut IDI bila dilanjutkan hanya akan menjadi sebuah pemborosan anggaran karena tentu butuh banyak sumber daya untuk melaksanakan program baru.

“DLP adalah program studi yang tidak dikenal di manapun maka dari itu harus kita evaluasi kembali cost effectivenya. Dokter umum sendiri sudah disiapkan untuk layanan primer,” kata Prof Marsis ketika ditemui di Kantor PB IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2017).

Menurut dr Muhammad Akbar dari Bidang Pendidikan Kedokteran Masa Kini dan Mendatang PB IDI penyebab mengapa masih banyak rujukan dari puskesmas ke rumah sakit lebih karena fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Apabila dokter umum mendapatkan fasilitas yang baik maka pelayanan juga bisa lebih baik.

“Menurut kami siapapun, dokter spesialis bisa kerja di layanan primer asal honornya spesialis. Jadi ini sebenarnya urusan honor. Kenapa enggak spesialisnya saja disuruh turun? Praktik di situ (puskesmas atau klinik -red) dengan bayaran spesialis,” kata dr Akbar.

“Masalah terbesar rujukan itu kan karena sarananya, belum lagi obat. Jangan salahkan fakultas kedokteran, salahkan yang mengatur tempat kerja dokter yang tidak becus,” pungkas dr Akbar.

Sumber: Detik health