Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyoroti kemampuan pasangan calon kepala daerah menyiapkan program pembenahan wilayah. Para cagub diminta beradu argumen menggunakan data.
“Mereka waktu kampanye, berdebat, adu argumentasi soal dana pendidikan, soal lain-lain infrastruktur dan nilai-nilai, tapi mana dokumennya? Anda bikin nggak evaluasi? Evaluasi dibikin, dipublikasi, lalu dari dokumen tersebut itu yang dibawa ke masyarakat. Nah dokumen itu bisa jadi rujukan yang penting,” kata koordinator Badan Pekerja Kontras, Haris Azhar kepada wartawan di Jalan Kwitang, Jakarta, Senin (23/1/2017).
Dari hasil monitoring, Kontras juga menyoroti kemampuan pasangan calon yang dianggap lebih banyak disokong tim sukses. Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah bukti nyata keberhasilan dari masing-masing pasangan calon
“Yang muncul dari temuan kami para calon ini adalah para calon yang mampu berkampanye bukan mampu memimpin. Punya skill bicara bagus, punya tim yang cantik dan ganteng, bisa membayar ke konsultan untuk naikin suaranya Tapi mana bukti yang bisa menunjukkan bahwa dia pernah memimpin ini, dan pernah memimpin itu dan sukses. Itu yang dibutuhkan,” tegas Haris.
Kontras ingin para calon kepala daerah yang mengikuti pilkada serentak pada 15 Februari 2017 berpihak pada peningkatan kualitas layanan publik dan mendorong penegakan hukum yang berkeadilan.
“Semakin banyak figur politik mengurusi pelayanan publik maka mungkin akan semakin baik,” sebut Haris.
Sumber: detik