IKOHI: SBY Beda dari Jokowi Soal Respons Kasus Penghilangan Aktivis

Organisasi Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) menjelaskan upaya dalam memperjuangkan pengusutan kasus penghilangan paksa kepada para aktivis HAM yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998. Dalam penanganan kasus orang hilang, terdapat perbedaan respons antara Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY dan Presiden Joko Widodo, yang memerintah saat ini.

Menurut anggota IKOHI, Usman Hamid, Presiden ke-6 SBY sebenarnya sempat menanggapi masukan serta permintaan IKOHI terkait kasus penanganan kasus aktivis hilang.

“Dahulu dengan Presiden SBY juga bicarakan kasus orang hilang ini. Saat itu, Presiden bertanya pengalaman negara lain tentang kasus yang sama. Kami berikan contoh Argentina dan Guatemala. Setelah bertahun-tahun hilang, Presiden Argentina saat itu membuahkan hasil laporan investigasi dan beberapa aktivis yang ditemukan masih hidup. Filipina juga pernah terjadi. Mereka kembali dengan keadaan hidup,” kata Usman di Jakarta, Rabu 25 Januari 2017.

Usman melanjutkan, pada dasarnya para keluarga orang hilang tidak mempermasalahkan jika pada nantinya pemerintah tak dapat mengungkap keberadaam para aktivis. Namun ia menekankan bahwa respons Presiden SBY saat itu memberikan arti bagi para keluarga aktivis yang hilang.

“SBY tanya, bagaimana seandainya kalau mereka tidak ditemukan? Saya katakan tidak apa-apa, yang perlu adalah usaha sungguh-sungguh dari negara. Usaha itu berikan arti tersendiri bagi keluarga,” ujar mantan Ketua Badan Pekerja KontraS ini.

Usman menilai, Presiden SBY dan Presiden Jokowi sangat berbeda dalam hal merespons soal kasus HAM dan orang hilang. Presiden Jokowi diharapkan seharusnya lebih bisa paham soal kasus aktivis hilang, karena sebagian jajarannya juga orang yang pernah bersuara agar kasus orang hilang itu diungkap.

“SBY beda dengan Jokowi, Dia jenderal dan tidak ada hubungan historis pro demokrasi. Jika ia  memiliki niat untuk menangani meski tak sempat terlaksana, maka Jokowi sebenarnya memiliki peluang jauh lebih besar daripada SBY,” katanya.

Usman mengingatkan bahwa partai politik pendukung Jokowi yaitu PDI Perjuangan merupakan parpol yang juga merekomendasikan penanganan kasus HAM di DPR pada tahun 2009.

“Bahkan Menko Polhukamnya pun dahulu adalah panglima ABRI, yang sempat mengusut kasus penculikan kepada para aktivis tersebut,” lagi ujar Usman.

Sumber: Viva