#SaveKPK, Komunitas Arek Surabaya Menolak Hak Angket DPR Terhadap KPK

Hak angket yang dilakukan DPR RI kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendapat perlawanan dari warga Kota Surabaya. Puluhan warga yang tergabung dalam Komunitas Arek Surabaya menolak hak angket DPR terhadap KPK, dengan melakukan aksi solidaritas satu juta tanda tangan di Taman Bungkul, Senin (17/7/2017).

Berbagai elemen ikut membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 25 meter. Mereka  berprofesi sebagai pengacara dan seniman. Bahkan ada juga anak muda.

Ketua Sanggar Alang-Alang Joyoboyo Didit HP yang ikut serta dalam penandatanganan mengatakan, hak angket yang digagas DPR itu perlu diluruskan. “Munculnya hak angket oleh DPR karena KPK banyak menyebut anggota DPR banyak terlibat dalam kasus e-KTP,” ucap Didit.

Didit juga menyampaikan, datang ke tempat aksi dari Sanggar Alang-Alang Joyoboyo, merupakan bentuk solidaritas bahwa KPK tidak boleh dilemahkan.

“Jika KPK dilemahkan maka korupsi di Indonesia akan merajalela, dan justru akan membuat rakyat di Indonesia semakin menderita, “ ucap Didit.

Hal sama juga disampaikan pengacara muda perempuan Surabaya Elok Dwi Kaja. Menurutnya, Indonesia masih butuh KPK untuk memberantas korupsi yang menggurita dan sangat mengerikan ini.

“Korupsi itu penyakit yang harus dihilangkan dari Indonesia. Wakil rakyat harus pro rakyat, rakyat tidak ingin KPK semakin dilemahkan,” kata Dwi.

Ada seratus lebih tanda tangan di atas kain putih tersebut. Disampaikan Koordinator Komunitas Arek Surabaya M Sholeh, kain ini tidak akan berhenti di Taman Bungkul.  Tapi juga akan dilanjutkan di sejumlah public space di Surabaya, seperti di Balai Pemuda, THR Mall, dan juga sejumlah tempat lain.

“Kita akan kumpulkan lebih banyak lagi, sejuta itu adalah simbol, tapi akan kita gali lagi aksi serupa di temlat berbeda,” ucap Sholeh.

Sholeh juga menyebutkan, kain ini akan dibawa ke DPR RI untuk diserahkan pada wakil rakyat yang berada di Senayan Jakarta. “Kalau tidak mau diterima maka akan kita serahkan ke KPK. Agar KPK tidak sendirian,” uca Sholeh.

Selain itu Sholeh juga meminta, KPK terus  memberantas korupsi. Termausk e-KTP yang disebut banyak menyatut nama politisi besar.

Sumber: INDEKS BERITA