Diskusi ‘Ngopi Santai’ Komunitas Depok Gue

Aksi teroris telah menjadi ancaman bagi warga negara Indonesia dan khususnya warga Depok. Sel terorisme disebarkan melalui paham radikal berasal dari paham trans nasional, suatu saat bisa bangun dan mengancam kehidupan.

Demikian sepenggal kalimat yang menjadi garis besar pembahasan Komunitas Depok Gue dalam diskusi ‘Ngopi Santai’ di salah satu kafe kawasan GDC, Kecamatan Cilodong, Rabu (16/10). Sejumlah aktivis, organisasi kepemudaan dan juga penggiat sosial pun dilibatkan dalam agenda positif tersebut.

Inisiator Komunitas Depok Gue Sandi Hanafiah menuturkan, Depok selama ini sangat damai dengan beragam ras, suku, agama, budaya dan lainnya. Untuk itu, sudah menjadi wajiban bagi seluruh stakeholder menolak paham Khilafah dan paham radikal masuk di Depok.

Terlebih, paham tersebut jelas dalam gerakannya ingin mengubah Pancasila, UUD 45 dengan konsep Khilafah.

“Penyebaran paham khilafah yang cenderung intoleran ini menyebar melalui dunia pendidikan, rumah ibadah, kompleks perumahan eksklusif bagi penganut agama tertentu sudah nyata terlihat di kota Depok,” kata Sandi -sapaannya-.

Menurutnya, paham HTI selama ini sudah memasuki dunia pendidikan dan budaya. Parahnya, banyak masyarakat yang tidak memahaminya gerakan dengan balutan agama untuk tujuan kepentingannya.

Bahkan, ia mengajak untuk mewaspadai adanya gerakan paham khilafah dan radikal sudah masuk ke PAUD.

“Kalau ini terjadi, 20 tahun lagi apa yang terjadi. Sebab, yang diserang adalah mindset atau pola pikir. Untuk itu, kita mendeklarasikan diri mendukung TNI/Polri dalam menjaga keutuhan NKRI. Menolak segala bentuk gagasan dan kegiatan khilafah di Indonesia yang merongrong Empat Pilar Bangsa. Mengajak kepada warga kota depok untuk selalu menjaga kondusifitas keamanan di kota Depok,” paparnya.

Sementara, Ketua PA GMNI Depok Adi Febrianto Sudrajat menuturkan, perlunya langkah strategis untuk membangkitkan persatuan. Menurutnya, sejak usia PAUD sudah ditanamkan nilai kebangsaan dan persatuan.

Untuk itu, lanjutnya, seluruh kebijakan eksekutif maupun legislatif haruslah berpihak pada Persatuan Indonesia.

“Pengisian posisi strategis dalam jabatan-jabatan publik harus diisi oleh orang yang jelas-jelas mendukung NKRI tercermin dari rekam jejaknya. Partai politik juga harus bersepakat untuk turut aktif dalam pembangunan karakter kader-kadernya sesuai dengan Ideologi Pancasila. Kalau ada yang berlawanan harus dibubarkan,” terangnya.

Sedangkan, Penggiat Sosial Kota Depok, Abdurrahman mengatakan, masyarakat resah atas perilaku para pengusung ide khilafah. Pasalnya, mereka yang sudah berani melakukan agitasi agresive terhadap pejabat negara beberapa waktu lalu.

“Kondisi itu kembali telah menyadarkan pentingnya sebuah gerakan bergandengan tangan antar masyarakat, ormas, komunitas yang ada di Kota Depok untuk memperkuat narasi NKRI YES, khilafa No,” ucap Abdurrahman.

radardepok.com