Penyandang Disabilitas Respon Positif Undang-Undang Baru »
Hidup tidak pernah mudah bagi Serafina Bete, penyandang disabilitas yang juga Ketua Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani, Nusa Tenggara Timur. Tumbuh dalam masyarakat yang
Tak Mau Buka Data Perizinan, FWI-Jatam: Bukti Pemerintah Tak Transparan »
Pemerintah masih tak transparan membuka data perizinan perkebunan sawit, salah satu satu seperti permintaan Forest Watch Indonesia (FWI) kepada Kementerian Agraria dan Tata
JATAM Desak Pemerintah Hukum 17 Perusahaan Tambang Maut »
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menuntut pemerintah membuktikan komitmen menindaklanjuti kasus lubang bekas penambangan yang menewaskan 25 anak di Kalimantan Timur.
Sekitar 17 perusahaan
Apindo Dukung Pemerintah Perkuat Industri »
Ketua Industri Manufaktur Apindo, Johnny Darmawan, mengaku sangat mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat sektor industri sebagai basis ekonomi nasional.
“Pemerintah sekarang sudah sadar
Apindo: Sektor UKM Masih Terkendala Permodalan »
Asosiasi Penguasa Indonesia (Apindo) menilai akses terhadap permodalan dan bunga kredit perbankan yang masih tinggi masih menjadi kendala sektor Usaha Kecil dan Menengah
Forum Komunikasi Masyarakat Berkebutuhan Khusus Aceh: Laksanakan Workshop Pengurangan Risiko Bencana »
Forum Komunikasi Masyarakat Berkebutuhan Khusus Aceh (FKMBKA) melaksanakan Warkshop Pengurangan Risiko Bencana untuk Penyandang Disabilitas di Gedung Sultan Selim, Banda Aceh, Senin (29/8/2016).
Peringati Kemerdekaan, BRIOnesia SuKa PuCing Chapter Gelar KOPDAR PLUS di Techno Mart, Karawang »
Minggu 28 Agustus 2016, BRIOnesia SuKa PuCing Chapter (Subang, Karawang, Purwakarta, Cikarang, Cikampek) menggelar Kopi Darat (kopdar) yang dilakukan bersamaan dengan memperingati kemerdekaan, 17
Walhi Tolak PLTU Bengkulu: Kesehatan Penduduk Terancam »
Aktivis lingkungan menolak rencana Pemerintah Provinsi Bengkulu membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kota Bengkulu yang akan dimulai dalam waktu dekat ini.
Walhi: Visi Maritim Jokowi Telah Diselewengkan »
Proyek reklamasi yang tengah gencar dilaksanakan oleh pemerintah tidak sejalan dengan visi maritim Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim