SEMBAKO Bersama UntukPapua: Nyalakan Literasi Untuk Anak-Anak Papua »
“Papua, tanah ujung timur Indonesia nan penuh pesona. Papua dengan berbagai keindahan alam dan keanekaragaman hayati yang luar biasa, dibalut secara alamiah dengan
Ini Permintaan Aliansi Masyarakat Adat Kepada Pemerintah »
Hingga saat ini pemerintah pusat belum membuat satuan tugas (satgas) masyarakat adat. Padahal ‘kewajiban’ itu sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi tiga tahun lalu.
Koalisi Pejalan Kaki: Susah Menjamin PKL Tak Lagi Dagang di Lingkungan Stasiun »
Pedagang kaki lima (PKL) terlihat memadati dan berdagang di dalam pagar Stasiun Kota, Jakarta, Minggu (15/5/2016). Pagar itu dibangun sedianya untuk mencegah para
Keberanian Alfini dan Aksi Sosial Ambil Alih Hak Pejalan Kaki »
Semangat Alfini Lestari tak pernah putus dalam melakukan aksi sosial berupa pengadangan sepeda motor di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Dikeluhkan “Koalisi Pejalan Kaki”, Pagar Pembatas di Depan Stasiun Kota Justru Bermanfaat »
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memasang pagar pembatas di sepanjang trotoar di depan pintu selatan Stasiun Kota, Jakarta Barat.
Menurut penuturan beberapa warga
Apindo Akan Gelar FGD Bahas Soal Kelanjutan Industri Migas di Riau »
Dewan Pimpinan Provinsi Riau (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melakukan kunjungan ke Kantor Harian Tribun Pekanbaru, Jalan Imam Munandar/Harapan Raya, Rabu (4/5/2016). Kedatangan
Apindo Minta Investor Diberi Kemudahan Masuk Babel »
Pengusaha yang tergabung dalam Apindo Babel berharap adanya sinergi generasi muda dan senioritas dalam kepengurusan baru periode 2016-2021.
“Pengurus Apindo Babel segera lakukan
Apindo Jateng: Standar Industri Indonesia Sudah Bagus »
Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Jawa Tengah menjamin semua anggotanya sudah menerapkan Standar Nasional Indonesia dalam produksinya.
Ketua Apindo Jawa Tengah, Frans Kongi
Apindo: Pengusaha dan Pekerja Inginkan Revisi UU Ketenagakerjaan »
Pelaku usaha kembali meminta Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan direvisi karena tidak mendukung perkembangan iklim berusaha di Indonesia termasuk dalam hal investasi, kesejahteraan pekerja dan
