AMAN DAN FPS GEDOR PENGADILAN NEGERI SUMBAWA »
Sekitar 30 orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumbawa dan Front Pemuda Sumbawa (FPS), Selasa (12/7) menggelar aksi damai di
Aman Flores Melaksanakan Konsultasi Publik Ranperda Perlindungan Masyarakat Adat »
Aliansi masyarakat adat Nusantara (Aman) cabang Flores Bagian Barat melaksanakan konsultasi publik Rancangan peraturan daerah (Ranperda) kabupaten Matim tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan
AMAN Identifikasi Masyarakat Adat Untuk Membantu Pemerintah »
Hari terakhir, pelatihan pengkaderan dan studi etnografi yang digelar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mulai berbuah manis. Alasannya, para peserta digiring untuk praktek
AMAN Ingin Jokowi Kukuhkan 20.000 Ha Konsesi PT TPL Jadi Hutan Adat »
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menginginkan Presiden Joko Widodo dapat memberikan surat pengukuhan 20.000 hektare hutan adat dari konsesi hutan tanaman industri PT Toba
AMAN Melaksanakan Konsultasi Publik Ranperda Perlindungan Masyarakat Adat »
Aliansi masyarakat adat Nusantara (Aman) cabang Flores Bagian Barat melaksanakan konsultasi publik Rancangan peraturan daerah (Ranperda) kabupaten Matim tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan
AMAN Sumut Gelar Konsolidasi Perempuan Adat »
Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumatera Utara melaksanakan konsolidasi perempuan adat di Kampung Tanjung Gusta, Hamparan Perak, Deli Serdang, Minggu-Senin (4-5/9/2016).
Konsolidasi
Barisan Pemuda Adat Nusantara: Pemuda Adat Bangkit Bersatu Urus Wilayah Adat »
Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) adalah organisasi sayap AMAN yang bersifat otonom. BPAN berfungsi: (a) sebagai wadah berhimpunnya pemuda-pemudi adat nusantara yang merasa
GCF Jangan Jadi ‘‘Buah Simalakama‘‘ bagi Masyarakat Adat »
Masyarakat adat dunia yang mengikuti Konferensi Perubahan Iklim (Conference of Parties/COP) 22 di Marakesh, Maroko, meminta jaminan agar pemanfaatan Dana Iklim Hijau (Green
Ini Permintaan Aliansi Masyarakat Adat Kepada Pemerintah »
Hingga saat ini pemerintah pusat belum membuat satuan tugas (satgas) masyarakat adat. Padahal ‘kewajiban’ itu sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi tiga tahun lalu.
