Solidaritas untuk Keadilan Warga Batang: Tolak Rencana Pembangunan PLTU Habis-Habisan »
Masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas untuk Keadilan Warga Batang melakukan aksi membentangkan poster penolakan rencana pembangunan PLTU Batang di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia,
Komunitas E-Gen Ubah Format Gathering Selama Bulan Puasa »
Komunitas penakluk bahasa Inggris, English Generation Pekanbaru (E-Gen), ubah format gathering selama Ramadhan agar para member lebih khusyuk menjalankan ibadah puasa.
Faszanaria Maya
Koalisi LSM Lingkungan Desak Pemerintah Tinggalkan Batu Bara »
Koalisi Break Free, yang merupakan gabungan dari Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), mendesak pemerintah Indonesia melepaskan diri
Komunitas Pecinta Burung Ngabuburit Sambil Melatih Burung Merpati di Pantai Talise »
Banyak Kegiatan positif yang dilakukan warga Palu terutama bagi mereka umat Islam yang menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan kali ini untuk mengisi
Mercedes Jip Indonesia (MJI) Gelar Buka Puasa Sambil Perkenalkan Anggota Baru »
Buka puasa bersama telah menjadi semacam tradisi rutin yang dilakukan oleh kebanyakan komunitas saat bulan Ramadhan. Demikian pula yang dilakukan Mercedes Jip Indonesia
Pemkab Pangkep Dukung Sekolah Perempuan Pulau »
Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) telah melakukan kerjasama dengan Pemkab Pangkep terkait sekolah perempuan di Kepulauan sampai tahun 2019 mendatang.
Program sekolah perempuan
CODE-Yogyakarta: Ketika Komunitas Berbagi Informasi »
Setelah sukses menyelenggarakan CODE (Community Otomotif Driving Experience) dalam rangkaian ekspedisi Kontribusi Untuk Negeri (KUN) 2016 di Bandung, Jabar, (15/5), tim kembali menyelenggarakan
Kiara: DPR Wajar Ingin Kesejahteraan Nelayan Diperhatikan »
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan wajar bila DPR ingin Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat ini lebih memperhatikan cara meningkatkan
Privatisasi Air Jakarta: Swasta Untung, Warga Ketiban Pulung »
Presiden Joko Widodo maupun jajaran pemerintah pusat seyogyanya menghentikan berbagai langkah hukum dalam mempertahankan privatisasi perusahaan air bersih di Jakarta. Begitu ungkapan LBH
