IAKMI: Bergerak Dengan Pancasila Untuk Kepentingan Kesehatan Masyarakat

IAKMI adalah singkatan dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (The Indonesian Public Health Association), suatu organisasi profesi yang bersifat independen dan multidisipliner untuk kepentingan kesehatan masyarakat, berasaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945. IAKMI memiliki visi untuk menjadi organisasi profesi bertaraf dunia dalam mencapai derajat kesehatan bangsa setinggi-tingginya.

Misi dari IAKMI adalah:

1. Menjaga nilai-nilai budi luhur dalam mengamalkan etika profesi;
2. Meningkatkan kapasitas dan kepentingan anggota;
3. Menata pengelolaan organisasi di pusat dan daerah;
4. Melaksanakan kemitraan yang luas dan berdaya guna;
5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidang kesehatan masyarakat;
6. Berupaya meningkatkan derajat kesehatan tanpa memandang perbedaan sosial, agama, suku bangsa dan batas wilayah;
7. Mengembangkan kemitraan strategis dengan pemerintah dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Kekuasaan tertinggi organisasi tingkat nasional adalah Kongres setiap tiga tahun sekali. Kongres Nasional ke-12 berlangsung 5-7 September 2013 di Kupang, sedangkan Kongres Nasional ke-13 pada tahun 2016 di Makassar.

Pengurus Pusat IAKMI berkedudukan di ibu kota Republik Indonesia, Pengurus Daerah di ibukota provinsi dan Pengurus Cabang di kabupaten/kota. Jumlah anggota IAKMI yang terdaftar hingga awal tahun 2015 sekitar 15.000 orang dari seluruh Indonesia.

Pada tahun 1981 IAKMI menjadi anggota World Federation of Public Health Associations (WFPHA) yang beranggotakan 80 organisasi profesi kesmas di seluruh dunia dengan kantor pusat di Genewa. Berbagai kegiatan yang telah dijalankan IAKMI antara lain:

• Bersama AIPTKMI turut menghasilkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Kesehatan Masyarakat (KKNI Kesmas) sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap sistem pendidikan tinggi kesehatan masyarakat;
• Terlibat dalam penyusunan RPJMN kesehatan;
• Terlibat terhadap penyusunan Sistem Kesehatan Nasional (SKN);
• Terlibat dalam penyusunan pembangunan wilayah di Indonesia;
• Terlibat dalam World Conference on Climate Change dan dilanjutkan sosialisasi perubahan iklim dan dampak terhadap kesehatan masyarakat;
• Kapasitasi dinas kesehatan provinsi melalui pengurus daerah IAKMI, kapasitasi perguruan tinggi kesmas dalam penelitian dan pengabdian masyarakat;
• Anggota KPAN dari unsur civil society pertama yang menjadi national leading sector Hari AIDS se-Dunia dengan acara puncak di Istana Wakil Presiden, 2009;
• Meningkatkan kapasitas IAKMI daerah untuk mendukung KPA Provinsi dalam perencanaan dan penganggaran program HIV-AIDS, 2011;
• Memfasilitasi perguruan tinggi di berbagai provinsi dalam penyusunan kurikulum HIV-AIDS, 2012;
• Bermitra dengan pemerintah dan swasta dalam kegiatan aksi Lawan DBD di DKI Jakarta (2013-2015) untuk mencapai visi Jakarta Bebas DBD 2020;
• Bermitra dengan Balitbangkes pada acara The 1st International Symposium on Health Research & Development and The 3rd Western Pacific Regional Conference on Public Health, 2011;
• Leading institution bagi berbagai LSM dan pemerintah dalam pengendalian tembakau di Indonesia dengan output berbagai Perda Anti Rokok di Palembang, Pontianak, Samarinda, Bandung, dll;
• Turut mendirikan dan menjadi ketua Koalisi Profesi Kesehatan Anti Rokok (KPK-AR) tahun 2012 beranggotakan IDI, IAI, IBI , PPNI, PDGI yang bertujuan melakukan advokasi, edukasi dan menggalang kerjasama antar profesi kesehatan dalam pengendalian tembakau dengan visi Indonesia Bebas Rokok 2025;
• Bermitra dengan UMS dan Kemenkes dalam penyelenggaraan International Conference on Research and Application on Traditional Complementary and Alternative Medicine in Health Care, 2012;
• Terlibat dalam penyusunan kebijakan kesehatan termasuk TBC, daerah terpencil, kepulauan, perbatasan, desentralisasi, ketenagaan kesehatan, dll
• Bersama BKKBN menyelenggarakan Sarasehan Tokoh Politik Bangsa Mewujudkan Pembangunan Kependudukan dan KB di Era JKN, 2013
• Bersama Kaukus Kesehatan DPR-RI mengadvokasi parlemen dan pemerintah tentang peningkatan upaya promotif dan preventif bidang kesehatan melalui Rapat Umum Dengar Pendapat DPR-RI, 2013-2015.
• Bersama AIPTKMI menyelenggarakan Uji Coba Uji Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (UKSKMI), 2014.
• Sebagai salah satu organisasi profesi yang menjadi anggota Majelis Tinggi Kesehatan Indonesia (MTKI), memfasilitasi proses pembuatan Surat Tanda Registrasi (STR) Ahli Kesehatan Masyarakat Non Uji Kompetensi bagi Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) se-Indonesia, 2014 – 2015.

Sumber: Laman IAKMI