KontraS Sebut Tidak Ada Jaminan Penegakan HAM di Indonesia

Menyambut hari HAM sedunia, KontraS mengatakan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia belum terjamin. Hal itu terlihat dari lambannya penyelesaian perkara HAM oleh negara.

Pertama, soal ketiadaan akses dan jaminan keadilan diantaranya, dari ketiadaan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu,seperti kasus Munir, kasus penembakan di Paniai, Papua.

Kedua, soal perampasan hak atas tanah dan ketiadaan perlindungan masyarakat adat.

“Hak atas tanah masyarakat mengalami situasi yang sangat buruk, berbagai perampasan tanah atas nama pembangunan luas terjadi, seperti kasus pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat,” kata kata Koordinator KontraS Haris Azhar melalui siaran persnya di Jakarta, Sabtu (10/12).

Ketiga, kebebasan berekspresi dan pemidanaan terhadap pekerja hak masyarakat. Kemudian dilanjutkan soal hukuman ati yang dijalankan penegak hukum Indonesia.

“Dalam soal hukuman mati, juga sangat terang bahwa banyak proses hukum diselewengkan oleh pihak Kejaksaan Agung yang tidak bisa dijelaskan ke masyarakat,” kata dia.

Kelima, buruknya kualitas hak sosial. Hal ini bisa dilihat dari kondisi hak atas kesehatan. Kasus vaksin palsu menjadi kasus penting untuk melihat bagaimana negara kalah dalam kontrol produksi dan distribusi vaksin.

“Gambaran kecil diatas adalah bukti bahwa negara hari ini masih memanjakan para pelanggaran ham menikmati kekebalan hukum. Negara belum menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan dan keadilan masyarakat dan korban. Sementara penderitaan dan kekecewaan terus meluas,” kata dia.

Sumber: Arah.com