Apindo: Bukan Cuma Karena Anggaran

Isu keterbatasan anggaran masih mewarnai lambatnya progres pembangunan infrastruktur di Kaltim. Namun, kalangan pengusaha menilai, hal tersebut bukanlah satu-satunya penyebab. Pasalnya, sebagian besar proyek vital di Benua Etam sudah sejak lama mandek.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo tak menolak jika pemangkasan jatah anggaran belanja ke daerah menjadi salah satu penyebab mandeknya sejumlah proyek. Sebut saja jalan tol Balikpapan-Samarinda, atau pengembangan Kawasan Industri seperti Maloy, pembangunan infrastruktur kereta api hingga Stadion Batakan Balikpapan.

“Proyek jalan tol yang direncanakan kelar 2018, dengan kondisi seperti ini, juga sulit terkejar. Proyek ini memakai APBD dan APBN, APBD sumbernya juga APBN. Sekarang, posisinya terjadi pemangkasan, proyek jalan di tempat,” ucapnya kepada Kaltim Post, kemarin (25/9).

Namun, kata dia, mandeknya proyek-proyek berbasis anggaran pemerintah di Kaltim bukanlah isu yang baru santer terhembus tahun ini. Saat kondisi keuangan negara masih lebih baik pun, pembangunan infrastruktur tak juga menunjukkan progres sesuai harapan.

“Atau proyek kawasan industri Maloy yang sudah dideklarasikan sejak beberapa tahun lalu, sampai sekarang masih hutan. Jalannya masih tanah. “Proyek bandara (Samarinda), kita lihat saja bagaimana nasibnya nanti. Apakah terkena imbas penundaan atau tidak,” sebut dia.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sempat menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran memang tak bisa ditolak. Namun, pembangunan infrastruktur bukanlah sasarannya.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur di Kaltim juga lebih banyak terhambat faktor nonteknis. Sebut saja sengketa lahan hingga proses perizinan yang juga menjadi momok bagi dunia usaha.

“Ketersediaan infrastruktur di daerah menjadi salah satu kunci bagi peningkatan daya saing perekonomian, sehingga perlu dikebut dalam beberapa tahun ke depan. Itu kalau daerah ini mau bersaing,” kata Slamet. Meski terkesan memaksa, dia berharap, semua pihak bersedia bersikap mendesak pemerintah untuk benar-benar mengikat tekad prioritaskan pembangunan infrastruktur.

Sumber: Prokal