Apindo: Jangan ‘Ancam’ UMKM dengan Tax Amnesty

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah tak terus-meneruskan membayangi Unit Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan ancaman pajak Pasal 18 pada Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

Wakil Sekretaris Umum Apindo Iftida Yasar mengungkapkan, justru seharusnya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) meminta keikutsertaan UMKM pada tax amnesty dengan baik-baik.

“Pasal 18 jangan terlalu digembar-gemborkan. Tax amnesty itu pengampunan, seharusnya diberikan secara baik, terutama kepada UMKM. Karena ini pilihan, bukan keharusan,” ujar Iftida di kawasan Harmoni, Jakarta, Rabu (30/11).

Untuk diketahui, Pasal 18 UU Pengampunan Pajak menyebutkan bahwa harta dan aset yang belum dilaporkan kepada DJP sampai akhir periode III tax amnesty akan dianggap sebagai harta tambahan pada tahun 2017 mendatang.

Dengan begitu, DJP akan mengenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) normal dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200 persen dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.

Hal ini yang menurut Iftida membuat para pelaku UMKM ketakutan. Pasalnya, masih banyak UMKM yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga para pelaku UMKM takut tak punya waktu mengikuti tax amnesty.

Adapun kendala lain yang membuat lambannya keikutsertaan UMKM, lanjut Iftida, karena faktor tak memiliki uang tunai (cash) yang cukup untuk membayarkan tebusan kepada DJP.

Selain itu, dari sisi pungutan PPh final, Iftida menyebutkan, seharusnya pungutan pajak tak berdasarkan besaran omzet. Pasalnya, sebagian UMKM mungkin memiliki omzet yang tinggi, namun keuntungannya hanya sedikit karena lebih besar biaya operasionalnya.