Puluhan Aktivis Kupang Gelar Aksi Solidaritas Peringati Hari Anti Perdagangan Orang Se-Dunia

Memperingati hari Anti Perdagangan Orang se-Dunia yang jatuh pada 30 Juli, puluhan aktivis kemanusiaan, tokoh agama, dan jurnalis di Kupang menggelar aksi solidaritas dengan tema “Human Trafficking Is the Sin” di halaman kantor gubernur NTT, Senin malam (30/7).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT) ini diisi dengan pameran foto, orasi dan refleksi kemanusiaan serta doa lintas iman. “Melalui tema ini kami bermaksud memberi penyadaran kepada masyarakat bahwa perdagangan orang di NTT bukan lagi hal sepele tapi dosa yang harus kita perangi bersama,” ungkap Deby Soru, penanggung jawab kegiatan dari Badan Advokasi Hukum dan Perdamaian Sinode GMIT.

Ketua Majelis Sinode GMIT Pdt. Dr. Mery Kolimon saat menyampaikan refleksi menyayangkan sikap pemerintah NTT yang meski telah menyandang predikat sebagai provinsi dengan kasus perdagangan orang tertinggi di Indonesia namun belum memperlihatkan komitmen yang serius terkait kejahatan ini. Ia berharap gubernur dan bupati-bupati yang telah terpilih pada pilkada tahun ini, melaksanakan janji-janji saat kampanye.

“Kita akan managih janji-janji mereka. Jangan mereka berpesta di atas mayat-mayat yang membusuk masyarakat NTT,” tegasnya.

Mengingat kompleksitas persoalan perdagangan orang, ia juga mengajak komunitas agama-agama di NTT agar menjadikan isu kemanusiaan ini sebagai bagian dari pelayanan agama-agama. Di lingkup GMIT ia meminta pimpinan-pimpinan jemaat agar tidak hanya menaruh perhatian pada aspek pelayanan liturgis tapi juga aksi nyata pada pencegahan dan pendampingan korban dan keluarga.

Hingga semester pertama 2018 jumlah jenasah tenaga kerja NTT yang dikabarkan meninggal dunia dan dipulangkan sebanyak 62 jenasah. Jumlah ini sama dengan korban TKI yang meninggal pada tahun 2017 yang lalu. Mengingat makin tingginya angka kematian TKI asal NTT itu, para aktivis yang diwakili Pdt. Emmy Sahertian, Ketua Jaringan Solidaritas Kemanusiaan untuk Korban TPPO yang juga Ketua Badan Advokasi Hukum dan Perdamaian Sinode GMIT, mengatakan jaringannya berkomitmen berjuang melawan kejahatan kemanusiaan ini.

Perwakilan dari Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) NTT, Putu Winata juga mendesak pemerintah memberi perlindungan bagi warga yang bekerja di luar negeri dan memastikan pembangunan di desa-desa berjalan optimal terutama peningkatan sumber daya manusia. Menurutnya, NTT tidak kekurangan lapangan kerja melainkan terbatasnya sumber daya manusia dalam mengelola potensi daerah.

Sumber: PGI