Data Kiara, 107.361 KK Nelayan Terusir akibat Reklamasi »
Reklamasi memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan nelayan, dan warga di daerah pesisir.
Tidak hanya mata pencarian, tempat tinggal para nelayan ini juga terancam
KIARA : KKP Harus Segera Ganti Cantrang di Seluruh Indonesia »
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) didesak untuk segera memulai penggantian alat tangkap cantrang dengan alat tangkap lain yang lebih ramah lingkungan di seluruh
Kiara Beri Tip Agar Terhindar Dari Korupsi Perikanan »
Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim menyatakan cara menghindari korupsi perikanan antara lain dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas, seperti dalam
Kiara Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Impor Ikan »
Koalisi Rakyat Keadilan dan Perikanan (Kiara) menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi impor komoditas kelautan dan perikanan. Hasil evaluasi ini
Kiara Minta Program Konservasi Tak Batasi Akses Nelayan »
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim meminta agar program konservasi kawasan perairan di berbagai daerah jangan sampai membatasi akses
Kiara: APBN 2017 Harus Dikelola Untuk Kesejahteraan Rakyat Pesisir »
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) tahun 2017 dapat dikelola untuk menyejahterakan masyarakat pesisir di berbagai daerah.
KIARA: Berkoalisi Demi Keadilan Perikanan »
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) adalah organisasi non-pemerintah yang berdiri pada tahun 2003. Organisasi nirlaba ini diinisiasi oleh WALHI, Bina Desa, JALA
Kiara: Harus Ada Terobosan Dongkrak Usaha Perikanan Skala Kecil »
Pemerintah diminta untuk melakukan kebijakan terobosan untuk meningkatkan usaha perikanan skala kecil, terutama dalam rangka membantu nelayan tradisional dan anggota keluarganya di berbagai
Kiara: Negara Perlu Tangani Konflik di Nelayan »
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan negara melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu mengantisipasi kemungkinan konflik horizontal yang bisa terjadi terkait
