KontraS: Kasus Penyiksaan Setahun Terakhir Meningkat »
Dalam kurun waktu Juni 2015 hingga Juni 2016, KontraS mencatat adanya 134 peristiwa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya di Indonesia. Jumlah ini
Kontras: Presiden Lari dari Tanggung Jawab untuk Ungkap Kasus Munir »
Beberapa waktu lalu, Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara, mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan bahwa hasil penyelidikan Tim Pencari
KONTRAS: Rekonsiliasi Tanpa Proses Hukum Bukan Solusi »
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) bersama korban pelanggaran HAM berat masa lalu Kamis siang (31/3) melakukan aksi di depan
LBH APIK Jakarta: Wujudkan Masyarakat yang Adil, Makmur dan Demokratis »
LBH APIK Jakarta adalah lembaga yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan
LBH Yogyakarta: Dorong Transformasi Politik dengan Landasan Gerakan Rakyat »
LBH Yogyakarta adalah lembaga bantuan hukum yang memberi bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu tanpa membedakan identitas dan latar belakang.
LBH Yogyakarta sebagai
Lingkar Studi Sosialis (LSS): Ruang Belajar Perspektif Alternatif Sosialisme »
Lingkar Studi Sosialis (LSS) ingin mengisi kekosongan serta menjadi ruang belajar perspektif alternatif dari kapitalisme, yaitu sosialisme.
Namun, mereka tidak hanya berkeinginan untuk
Ngebut Ungkap Kasus Ahok, Kontras Minta Polisi Tak Lupa Kasus SARA yang Lain »
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik langkah kepolisian yang terkesan ngebut dalam menetapkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka.
Wakil
Papuans Behind Bars: Teruntuk Orang-Orang Papua Dibalik Jeruji »
Papuans Behind Bars (Orang Papua di Balik Jeruji) adalah satu proyek kolektif yang dimulai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerjasama dalam rangka
Perempuan Mahardhika dan Federasi Buruh Lintas Pabrik: Tuntut Pemerintah Usut Mei 1998 »
Komite Nasional Perempuan Mahardhika Dian Novita mengatakan pemerintah harus menyelediki dan melakukan upaya dalam menuntaskan tragedi pemerkosaan massal Mei 1998.
Hingga kini, kasus
