Institut Ungu: Ruang Seni dan Budaya Untuk Perempuan »
Seni sudah lama berperan dalam upaya pedagogial yang menyenangkan dan populer. Upaya ini mampu menjangkau masyarakat secara luas dan strategis untuk bisa berkontribusi
Iuran BPJS Naik, Koalisi Perempuan Keberatan »
Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika Sari, SH merasa keberatan terhadap terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua
Kiat Bicara Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak »
Pendidikan kekerasan seksual tak melulu punya anak-anak atau orang dewasa saja. Karena bicara tentang kekerasan seksual adalah bicara tentang memecah mitos. Teori feminis
Koalisi Perempuan dan Buruh Tolak Perpu Kebiri »
Koalisi lembaga sosial masyarakat yang tergabung dalam Perempuan Mahardhika dan Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) mendesak pemerintah mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual.
Koalisi Perempuan Indonesia: Membentuk Persaudarian Yang Teguh »
Pada Tanggal 18 Mei 1998, sekelompok perempuan aktivis di Jakarta dengan dukungan 75 aktivis perempuan dari berbagai daerah di Indonesia membentuk sebuah Koalisi,
Koalisi Perempuan: Implementasi UU Disabilitas Perlu Pengawasan Serius »
Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, yang telah disepakati pemerintah dan DPR untuk disahkan, masih menyisakan banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan.
“Kami
Kolektif Betina: Workshop Lady Fast Dibubarkan Paksa »
Direktur LBH Yogyakarta, Hamzal Wahyudin memastikan telah terjadi pelanggaran hukum dan HAM pada pembubaran paksa workshop musik bertajuk ‘Lady Fast’ yang diselenggarakan komunitas
Komite Ianfu Indonesia: Sosialisasikan Jugun Ianfu ke Masyarakat Luas Melalui Ekshibisi Seni »
Sejak tanggal 9 Agustus 2016, Komite Ianfu Indonesia menggelar pertunjukan karya seni dengan judul “Kitab Visual Ianfu”. Pertunjukan karya seni ini dibuka oleh
Komnas Perempuan Dorong Program Perlindungan Anak Dievaluasi »
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong pemerintah untuk mengevaluasi program perlindungan dan pencegahan kekerasan anak dari kekerasan karena kebijakan yang