Kontras dan Muhammadiyah Kompak Tolak Pasal Guantanamo »
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) menolak pasal Guantanamo di draf revisi Undang-undang Nomor 15
KontraS dan Pakar Hukum Beberkan Kejanggalan Kasus JIS »
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menilai penyidikan dalam kasus kekerasan seksual di Jakarta International School (JIS) mengandung banyak pelanggaran
Kontras Minta Jokowi Terbitkan Perpres Untuk Mengungkap Kebenaran Peristiwa 1965 »
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Presiden terkait dengan pengungkapan kebenaran dalam peristiwa
Kontras Minta Pemerintah Siapkan Wadah untuk Tampung Data Kuburan Massal Tragedi 1965 »
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menilai niat pemerintah untuk mengungkap data-data mengenai kuburan massal korban Tragedi
Kontras Paparkan Harapan Masyarakat untuk Polri di HUT ke-70 »
Bertepatan Hari Bhayangkara ke-70 yang jatuh pada 1 Juli 2016, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memaparkan sejumlah catatan kinerja
KontraS sebut oknum polisi dominasi tindak penyiksaan »
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan bahwa dalam setahun terakhir terdapat setidaknya 134 penyiksaan dan tindakan tak manusiawi. Menurut
Kontras Serahkan 200 Halaman Dosa Densus 88 ke Komisi III DPR »
Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) menyerahkan hasil pemantauannya mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan Detasemen Khusus
Kontras Temukan 16 Lokasi Kuburan Massal Korban 1965 »
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, mempersilahkan pemerintah memeriksa temuan pihaknya terkait kuburan massal korban peristiwa 1965.
Kontras tolak permintaan soal kuburan massal 1965 »
Wakil Koordinator Kontras, Puri Kencana Putri, mengatakan permintaan itu dilayangkan Luhut pekan lalu, setelah Simposium 1965 berakhir pada 19 April 2016.
“Pemerintah sudah
